AD / ART Organisasi MKGR

ANGGARAN DASAR

MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama “MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG” disingkat MKGR.

Pasal 2

MKGR didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 oleh Bapak MKGR Raden Haji Sugandhi Kartosubroto untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

MKGR berwilayah dalam lingkungan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

A S A S

Pasal 4

MKGR berdasarkan Pancasila.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

SIFAT

MKGR adalah organisasi massa yang hidup di tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bersifat:

  1. Terbuka, tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan;
  2. Otonom, bebas, independen dari kekuatan sosial politik/partai politik;
  3. Saling tergantung, interdependen dalam masyarakat plural/bhinneka;

dan karenanya berusaha terus membangun solidaritas bangsa, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia), keadilan dan demokratisasi, serta menentang segala bentuk pemerasan, penindasan, kekerasan dan segala paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menimbulkan disintegrasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Pasal 6

FUNGSI

MKGR adalah organisasi massa yang bergerak di tengah-tengah rakyat, mempunyai fungsi :

  • Sebagai media dukungan sosial, pengawasan sosial dan tanggung jawab sosial yang membangun;
  • Sebagai jembatan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pembuat kebijakan publik (pemerintah);
  • Dalam menjalankan fungsi tersebut, MKGR mempunyai Paguyuban atau organisasi yang bersifat professional dan fungsional di bawah landasan dan perjuangan MKGR, yang disebut Organisasi Jajaran MKGR.

Pasal 7

MKGR menyumbangkan pengabdiannya di segala bidang kehidupan kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada bidang sosial kemasyarakatan seperti ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pendidikan dengan berpedoman pada Panca Moral MKGR, yaitu: Cinta, Jujur, Berani, Musyawarah dan Karya Nyata.

Pasal 8

TUJUAN

MKGR dalam perjuangannya bertujuan:

  1. Mengamankan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara murni dan konsekwen;
  2. Mempertebal wawasan kebangsaan, sehingga tercipta persatuan bangsa dengan tetap menghormati kebhinnekaan budaya dan adat istiadat daerah;
  3. Menegakkan supremasi hukum dan keadilan, menghormati kehidupan konstitusi dan mengembangkan demokrasi sesuai tuntutan rakyat Indonesia;
  4. Menghimpun massa rakyat sesuai dengan profesi dan fungsinya serta menyalurkan kehendak dan aspirasi rakyat sesuai kehendak dan aspirasi rakyat secara demokratis;
  5. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil dan terbelakang serta menumbuhkan perekonomian rakyat dengan meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
  6. Turut secara aktif mengembangkan dan membina Pendidikan Nasional khususnya bagi masyarakat kecil, meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama serta melestarikan kebudayaan nasional.

 

BAB IV

LANDASAN PERJUANGAN ORGANISASI

Pasal 9

MKGR mempunyai Landasan Perjuangan Organisasi yang disebut Panca Moral, Lima Garis dan Kiprah MKGR.

Pasal 10

  • Panca Moral MKGR adalah kesatuan pemikiran MKGR yang meliputi dasar-dasar pemahaman, pengembangan serta pelaksanaan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
  • Panca Moral MKGR merupakan pedoman, pegangan dan tuntunan moral dalam melaksanakan pengabdian MKGR kepada masyarakat.
  • Lima Garis MKGR adalah tuntutan sebagai penghayatan Panca Moral MKGR dalam upaya mewujudkan karya nyata MKGR.
  • Kiprah MKGR adalah penegasan kebulatan tekad MKGR dan pendorong dalam melaksanakan Panca Moral MKGR.
  • Uraian lebih lanjut tentang Landasan Perjuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 11

MKGR mempunyai atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Mars dan Hymne MKGR.

BAB VI

PROGRAM UMUM

Pasal 12

Program Umum sebagai haluan organisasi ditetapkan dalam Musyawarah Besar.

BAB VII

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 13

Anggota MKGR adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan suka rela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam AD/ART.

Pasal 14

MKGR mempunyai keanggotaan yang terdiri dari:

  1. Calon Anggota.
  2. Angoota
  3. Anggota Kehormatan.

Pasal 15

Yang dapat diterima sebagai anggota ialah:

  1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.
  2. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  3. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  4. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKGR.

Pasal 16

  • Setiap calon anggota untuk menjadi anggota resmi MKGR diwajibkan mengucapkan IKRAR dan menandatangani naskah Ikrar Organisasi.
  • Ikrar MKGR adalah sebagai berikut: “ Demi Allah:
    1. Saya (nama……), dengan ini menyatakan kesediaan saya menjadi anggota MKGR.
    2. Saya akan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Organisasi.
    3. Saya akan menjunjung tinggi Panca Moral beserta semua landasan perjuangan organisasi.
    4. Demikian Ikrar saya sebagai anggota MKGR. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya”
  • Perkataan “DEMI ALLAH” dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan anggota yang bersangkutan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DALAM ORGANISASI

Pasal 17

  • Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi.
  • Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mengajukan usul-usul, pertanyaan-pertanyaan dan kritik-kritik yang sehat mengenai kebijakan yang ditempuh oleh Pimpinan Organisasi.
  • Setiap anggota mempunyai hak yang sama mengadakan pembelaan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas yang dibebankan kepadanya melalui saluran organisasi yang diperlukan.
  • Setiap anggota mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama dalam organisasi.
  • Setiap anggota mempunyai hak yang sama mendapatkan bantuan pembelaan dan perlindungan dari organisasi.

Pasal 18

  • Setiap anggota mempunyai kewajiban memperjuangkan Asas, Sifat, Fungsi dan Tujuan serta Program Organisasi.
  • Setiap anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta memegang teguh disiplin organisasi.
  • Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama dan martabat organisasi yang dikeluarkan oleh organisasi.
  • Setiap anggota berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas segala tugas yang diberikan kepadanya dengan melalui saluran-saluran yang telah ditentukan.
  • Setiap anggota berkewajiban mempelajari, mendalami, mengamalkan dan mengamankan serta memasyarakatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  • Setiap anggota dalam pengabdiannya dalam organisasi dan di dalam masyarakat berkewajiban melaksanakan dan mengamalkan Panca Moral MKGR dan berpegang teguh pada saling Asah, Asih dan Asuh.

BAB IX

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 19

MKGR mempunyai Dewan Pertimbangan untuk semua tingkatan organisasi.

BAB X

DEWAN PAKAR ORGANISASI

Pasal 20

MKGR mempunyai Dewan Pakar di tingkat Pusat dan Propinsi yang tugasnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEDAULATAN

Pasal 21

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

BAB XII

KEKUASAAN, STRUKTUR DAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 22

(1) Musyawarah Besar disingkat MUBES MKGR adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk:

  1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Menetapkan Program Umum Organisasi untuk masa bakti 5 tahun.
  3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban DPP MKGR selama 5 tahun yang telah dilaksanakan.
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat untuk masa bakti 5 tahun.
  5. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pakar Pusat untuk masa bakti 5 tahun.
  6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu.
    • Mejelis Permusyawaratan Organisasi disingkat MPO adalah pemegang kekuasaan setingkat di bawah MUBES, kecuali dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pemilihan DPP, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pakar MKGR.
    • Musyawarah Daerah disingkat MUSDA MKGR adalah pemegang kekuasaan Organisasi Tingkat Propinsi yang berwenang untuk:
  7. Menetapkan Program Kerja organisasi yang sesuai dengan Propinsi yang bersangkutan untuk masa bakti 5 tahun.
  8. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah MKGR selama 5 tahun yang telah dilaksanakan.
  9. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah untuk masa bakti 5 tahun.
  10. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk masa bakti 5 tahun.
  11. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu.

(4) MUSYAWARAH CABANG disingkat MUSCAB MKGR adalah pemegang kekuasaan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang untuk:

  1. Menetapkan Program Kerja organisasi yang sesuai dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk masa bakti 5 tahun.
  2. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang MKGR selama 5 tahun yang telah dilaksanakan.
  3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang untuk masa bakti 5 tahun.
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Cabang untuk masa bakti 5 tahun.
  5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu.

(5) MUSYAWARAH ANAK CABANG disingkat MUSCANCAB MKGR adalah pemegang kekuasaan Organisasi Tingkat Kecamatan yang berwenang untuk:

  1. Menetapkan Program Kerja organisasi yang sesuai dengan Kecamatan yang bersangkutan untuk masa bakti 5 tahun.
  2. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang MKGR selama 5 tahun yang telah dilaksanakan.
  3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 5 tahun.
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Anak Cabang untuk masa bakti 5 tahun.
  5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu

(6) MUSYAWARAH RANTING disingkat MUSRAN MKGR adalah pemegang kekuasaan Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan yang berwenang untuk:

  1. Menetapkan Program Kerja organisasi yang sesuai dengan Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk masa bakti 5 tahun.
  2. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting MKGR selama 5 tahun yang telah dilaksanakan.
  3. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting untuk masa bakti 5 tahun.
  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Ranting untuk masa bakti 5 tahun.
  5. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu.
  • MUBES Luar Biasa dapat diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat MKGR, apabila terdapat hal-hal yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan amat segera.

Pasal 23

WEWENANG DPP, DPD DAN DPC

  • Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Ibu Kota Negara adalah Pimpinan Organisasi tertinggi (eksekutif) yang bersifat kolektif dan bertanggungjawab kepada MUBES mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengendalikan kebijakan nasional organisasi, mengarahkan organisasi dan menjaga keutuhan organisasi serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pimpinan Organisasi di tingkat Propinsi dan terutama di tingkat Kabupaten/Kota.
  • Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibu Kota Propinsi adalah Pimpinan organisasi yang bersifat kolektif yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan organisasi seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi serta menggerakkan program kerja secara nyata sesuai dengan kondisi Propinsi yang bersangkutan.
  • Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah Pimpinan organisasi yang bersifat kolektif yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan menggerakkan program kerja secara nyata (karya nyata) sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sehingga Kabupaten/Kota dapat menjadi pusat kegiatan organisasi ini.
  • Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) berkedudukan di Kota Kecamatan adalah Pimpinan organisasi yang bersifat kolektif yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan menggerakkan program kerja secara nyata (karya nyata) sesuai dengan konsdisi Kecamatan yang bersangkutan.
  • Dewan Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa atau Kelurahan adalah Pimpinan organisasi yang bersifat kolektif yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan menggerakkan program kerja secara nyata (Karya Nyata) sesuai dengan kondisi Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 24

Pimpinan organisasi di semua tingkat dapat mengadakan Rapat Pimpinan (RAPIM) sesuai denga kebutuhan-kebutuhan organisasi untuk memecahkan permasalahan dan mengambil sikap sehubungan dengan situasi nasional/daerahnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan organisasi setingkat di atasnya.

Pasal 25

Sebelum memangku jabatan, setiap Pimpinan Organisasi terlebih dahulu dilantik oleh Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya dan diwajibkan mengangkat sumpah/janji jabatan organisasi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

  • Bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menjalankan semua Peraturan Organisasi dengan sejujur-jujurnya dan penuh rasa tanggungjawab.
  • Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, taat dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
  • Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengabdian saya di organisasi.
  • Bahwa saya akan memegang teguh rahasia dan mentaati disiplin organisasi.
  • Kiranya Tuhan menolong saya”. (Untuk yang bukan beragama Islam disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan).

Pasal 26

STRUKTUR DPP

  • Dewan Pimpinan Pusat MKGR terdiri dari:
    1. Ketua Umum dan para Ketua, Sekretaris Jendral dan para Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan para Wakil Bendahara.
    2. Departemen: ialah bidang pembinaan massa yang pertumbuhannya melalui pendekatan profesional dan fungsional; Jumlah Departemen disesuaikan dengan kebutuhan.
    3. Yang dimaksud Pimpinan Harian ialah Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jendral dan para Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan para Wakil Bendahara.
  • Dewan Pimpinan Daerah MKGR terdiri dari:

        Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Biro-biro sesuai dengan kebutuhan.

  • Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari:

        Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Bagian sesuai dengan kebutuhan.

  • Dewan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:

        Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

  • Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari:

        Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Sub Seksi sesuai dengan kebutuhan.

  • Ketua-ketua di DPP MKGR dan Wakil-wakil Ketua di tingkat Daerah sesuai dengan tingkatan organisasinya mempunyai kedudukan yang sama dan pembagian tugasnya ditetapkan dalam rapat pleno/tingkatan organisasi yang bersangkutan.

BAB XIII

TATA HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 27

  • MKGR sebagai organisasi massa yang otonom, bebas, independen menjalin hubungan dengan Pemerintah, Partai Politik yang mempunyai kesamaan visi dan misi dan organisasi kemasyarakatan baik yang mempunyai hubungan historis maupun yang tidak serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.
  • MKGR mempunyai Paguyuban dan/atau organisasi profesional dan fungsional di bawah Panca Moral dan landasan Perjuangan Organisasi MKGR yang selanjutnya disebut Organisasi Jajaran.
  • Organisasi Jajaran tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tetap mempunyai hubungan historis, aspiratif, komunikatif dan konstruktif dengan organisasi MKGR di setiap tingkatan.
  • Mekanisme dan tata hubungan antara Organisasi Jajaran sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dan (3) akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Lembaga-lembaga non Departemen sesuai dengan sifat dan ciri profesinya yang mandiri dapat dibentuk oleh organisasi dengan tujuan menunjang dan memperkuat usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

BAB XIV

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 29

  • Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, uang iuran dan usaha-usaha serta sumbangan-sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.
  • Besarnya uang pangkal dan uang iuran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Inventaris yang dimiliki organisasi merupakan harta kekayaan organisasi.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi hanya dilakukan oleh Musyawarah Besar.

BAB XVI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Pembubaran organisasi hanya dapat diakukan dalam suatu Musyawarah Besar yang khusus dilakukan untuk itu.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 32

  • Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  • Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG

BAB I

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Pasal 1

  • MKGR adalah organisasi massa yang lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat serta berjuang ditengah-tengah rakyat unutk kesejaktraan dan keselamatan serta keberasaran Bangsa dan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • MKGR adalah organisasi massa yang rela berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • MKGR adalah organisasi massa yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan konstitusi dan mengembangkan demokrasi sesuai dengan tuntutan rakyat Indonesia.
  • MKGR adalah organisasi massa yang menata perjuangannya sesuai tingkat perkembangan dan perjuangan Bangsa.
  • MKGR adalah orgnisasi massa yang senantiasa menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua pihak yang menjunjung tinggi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Panca Moral (PAMOR) MKGR

Pasal 2

  1. Cinta;

MKGR terus meningkatkan kecintaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kasih saying terhadap sesame sebagai panggilan mutlak bagi setiap warga MKGR.

2. Jujur:

MKGR dengan segala kejujuran, kebenaran dalam kata dan perbuatan, dengan ikhlas mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Berani:

MKGR bersikap berani dalam kata dan perbuatan membela dan melindungo rakyat, Negara dan Bangsa Indonesia.

4. Musyawarah:

MKGR memelihara dan mengembangkan demokrasi sesuai dengan tuntutan rakyat dengan senantiasa bermusyawarah secara kekeluargaan dan gotong royong untuk kepentingan bersama.

5. Karya Nyata:

MKGR dengan Karya Nyata berusaha membangun Negara dan Bangsa dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Lima Garis (LARIS)/Keris (Kelima Garis) MKGR

MKGR dalam menjalankan tugas organisasi menempuh Lima Garis: Kesadaran, Persatuan, Komunikasi, Kerakyatan dan Ketahanan Nasional.

  1. Garis Kesadaran:

Setiap gerak dan langkah organisasi anggota MKGR harus berdasarkan kesadaran. Dalam organisasi MKGR tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman. Semua pelaksanaan program organisasi dan tindakan anggotanya semata-mata karena kesadaran akan hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dengan kesadaran itu anggota MKGR rela melaksanakan sesuatu yang berguna tanpa mempertanyakan untung rugi secara pribadi, tetapi semata-mata mempersembahkan Karya Nyata, amal saleh untuk kebahagiaan bersama.

2. Garis Persatuan:

Setiap tindakan yang diambil oleh organisasi maupun anggotanya harus selalu ditujukan dan atas dasar persatuan dan kesatuan. Ini berarti pula bahwa segala pelaksanaan program maupun perbuatan anggota tidak boleh berakibat timbulnya perpecahan baik dalam lingkungan organisasi sendiri maupun di kalangan masyarakat luas.

3. Garis Komuniksasi

Dalam memikirkan dan mengambil tindakan untuk atas nama organisasi MKGR, para Pimpinan dan/atau anggota harus senantiasa berkomunikasi atau dengan kata lain agar jangan sampai terputus hubungan lahiriah dan batiniah.

4. Garis Kerakyatan

Apapun yang hendak dilakukan dan tidak dilakukan oleh MKGR sebagai organisasi maupun anggota selaku pribadi haris senantiasa menuju dan membawa manfaat bagi rakyat. Jika ada masalah yang bertentangan, maka yang dipilih MKGR adalah masalah yang menguntungkan dan memenangkan kepentingan rakyat dengan memohon rakmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

5. Garis Ketahanan Nasional

Semua gerak dan langkah MKGR harus mempunyai arti dan peranan untuk memperkokoh Ketahanan Nasional yakni tumbuhnya kekuatan masyarakat dan Bangsa Indonesia dalam segala bidang sehingga segala macam rongrongan dari dalam maupun dari luar wilayah Negara Indonesia dapat ditanggulangi. Dengan demikian MKGR merupakan seuatu kekuatan efektif bangsa dalam mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

Kiprah MKGR

K       : Kesinambungan

I        : Idealisme

P       : Percaya Diri

R       : Realistik, Dinamik

A       : Asas Pancasila sebagai asas yang diamalkan dengan Panca Moral MKGR

H       : Hikmah Perjuangan yang tidak mengenal menyerah dan putus asa.

Hal tersebut di atas bermakna bahwa dalam mengemban tugas organisasi tugas organisasi MKGR harus diarahkan agar tercapai sasaran sbb:

Kesinambungan dan keberadaan organisasi dalam perspektif sejarah dan dimensi waktu yakni masa lalu, hari ini dan masa mendatang merupakan satu kesatuan yang saling mengisi satu sama lainnya.

Idealisme nasional yang berupa tetap tegaknya Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terus menerus diperjuangkan hingga terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Realistis, pragmatis dan dinamis merupakan sikap yang diwujudkan dalam melaksanakan setiap langkah kebijakan organisasi dihadapkan dengan berbagai hambatan , gangguan, ancaman dan tantangan.

Asas Pancasila yang dilaksanakan oleh MKGR dalam kehidupan sehari-hari dengan ajaran Panca Moral MGKR sebagai wujud nyata dan pengamalan Pancasila tersebut.

Hikmah perjuangan senantiasa mewarnai setiap tahap yang dicapai sehingga tidak kecewa ketika mengalami kegagalan dan tidak sombong ketika mengalami keberhasilan, melainkan semuanya itu dipetik hikmah dan kearifanya.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

  • Untuk menjadi anggota MKGR, calon anggota diharuskan mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada Pimpinan Organisasi dengan mengisi formulir yang tersedia.
  • Anggota kehormatan adalah orang-orang yang berjasa kepada Ormas MKGR yang ditetapkan pelah Dewan Pertimbangan di masing-masing tingkatan Organisasi.
  • Formulir keanggotaan harus diisi sebanyak:
    1. Untuk tingkat Ranting rangkap 4 (empat) satu rangkap dikirim kepada Dewan Pimpinan Cabang sebagai bahan untuk pengesahan, satu rangkap dikirim kepada Dewan Pimpinan Daerah, satu rangkap kepada Dewan Pimpinan Pusat, tindasan satu rangkap untuk arsip pengurus Ranting.
    2. Untuk tingkat Cabang rangkap 3 (tiga) satu rangkap dikirim kepada Dewan Pimpinan Daerah sebagai bahan untuk pengesahan, satu rangkap kepada Dewan Pimpinan Pusat, tindasan satu rangkap untuk arsip Pengurus Cabang.
    3. Untuk tingkat Daerah rangkap 2 (dua) satu rangkap dikirim kepada Dewan Pimpinan Pusat sebagai tindasan, satu rangkap sebagai arsip Pengurus Daerah.
  • Panitia Peneliti yang dibentuk oleh Pimpinan Organisasi mengadakan penelitian atas permintaan calon anggota sesuai dengan BAB VII Pasal 13 Anggaran Dasar sebagai bahan pertimbangan selanjutnya untuk Pimpinan Organisasi setempat.

Pasal 6

  • Dengan saran-saran dari Panitia Peneliti, Pimpinan organisasi setempat akan meneruskan kepada Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  • Yang dapat memberikan pengesahan terhadap calon anggota menjadi anggota resmi, serendah-rendahnya adalah Pimpinan Organisasi tingkat Cabang.

Pasal 7

  • Penerimaan Keanggotaan MKGR hanya berlaku secara perorangan dan dijamin sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota dan dijamin sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota organisasi yang telah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memperlihatkan itikad baiknya, kesetiaannya dan kejujurannya selama menjadi anggota.
  • Calon anggota yang telah dengan resmi dinyatakan menjadi anggota sejak hari penerimaan itu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan masih dalam masa percobaan.
  • Setelah masa percobaan tersebut, calon anggota memperoleh pengawasan intensif dari Panitia Peneliti yang bersangkutan dan setelah masa percobaan tersebut dengan sendirinya calon anggota itu menjadi anggota jika dalam masa percobaan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  • Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda Anggota.
    1. Kartu Tanda Anggota dibuat seragam oleh DPP MKGR untuk seluruh Indonesia.
    2. Penandatangan Kartu Tanda Anggota diatur berjenjang sebagai berikut:
      1. Bagi Pengurus DPP dan DPD ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP MKGR.
      2. Bagi Pengurus DPC ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP MKGR secara tercetak dan Keuta serta Sekretaris DPD secara langsung.
      3. Bagi Pengurus DPAC, Ranting dan para anggota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP MKGR secara tercetak dan Ketua serta Sekretaris DPD atau DPC secara langsung.
      4. Tata cara pemberian Kartu Tanda Anggota diatur dan ditentukan lebih rinci oleh DPP MKGR.

Pasal 8

  • Setiap anggota yang mempunyai pandangan, usul, kritik dan pertanyaan dapat ditujukan kepada organisasi melalui saluran yang telah ditentukan.
  • Pimpinan organisasi berkewajiban mempertimbangkan dan memperhatikan serta menanggapi seperti yang disebutkan ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan-peraturan organisasi.

Pasal 9

  • Setiap anggota atau pengurus yang dijatuhi hukuman organisasi dapat mengajukan pembelaan diri kepada Pimpinan organisasi yang lebih tinggi.
  • Jika pembelaan itu ditolak, maka anggota atau pengurus yang bersangkutan dapat meneruskan pembelaan lagi dalam sidang Paripurna organisasi yang tingkatnya lebih tinggi dari organisasi yang menjatuhkan hukuman pertama.

Pasal 10

(1) Setiap anggota mempunyai hak perlakuan yang sama dari Pimpinan

organisasi.

(2) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan sesame

anggota dengan saling asah, asih dan asuh.

Pasal 11

  • Setiap anggota yang pindah tempat tinggal keluar daerah wajib melaporkan diri dan minta surat pindah keanggotaannya dari Pimpinannya.
  • Selambat-lambatnya dalam satu bulan anggota yang menetap di tempat yang baru itu wajib melaporkan diri kepada Pimpinan organisasi di tempat yang baru.

Pasal 12

  • Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran.
  • Setiap anggota hanya sekali dipungut uang pangkal dan setiap bulan sekali diwajibkan membayar uang iuran sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 13

  • Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap anggota wajib dilaporkan kepada Pimpinan organisasi setempat sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  • Pelanggaran dari pasal ini dapat dianggap indisipliner dan dapat dikenakan hukuman organisasi.

BAB III

KRITERIA UMUM KEPEMIMPINAN ORGANISASI

Pasal 14

  • MKGR mempunyai criteria umum bagi kepemimpinan di segala tingkatan sbb:
    1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    3. Cakap dan atau trampil berorganisasi
    4. Mampu menjadi panutan.
    5. Mempunyai pandangan yang jauh ke depan dalam konteks wawasan nasional di tengah-tengah cakrawala internasional.
  • Kriteria khusus Kepemimpinan organisasi ditentukan musyawarah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan organisasi MKGR.

BAB IV

DISIPLIN ANGGOTA

Pasal 15

  • Disiplin anggota adalah setiap sikap mental dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan ketentuan organisasi yang sesuai dengan Panca Moral. Lima Garis dan Kiprah MKGR.
  • Melalaikan atau sengaja melanggar ketentuan organisasi berarti pelanggaran terhadap disiplin anggota.

Pasal 16

Setiap anggota yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan organisasi dan melanggar terhadap disiplin organisasi dikenakan tindakan sanksi organisasi.

Pasal 17

  • Peringatan dan skors terhadap anggota Pimpinan organisasi dilakukan oleh Pimpinan organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  • Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan tindakan peringatan dan menjatuhkan hukuman skorsing berhenti dengan tidak hormat kepada setiap anggota di semua tingkatan.
  • Pimpinan organisasi sesuai dengan jenjang strukturnya dapat membatalkan hukuman skorsing yang dijatuhkan oleh Pimpinan organisasi berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

Seorang anggota organisasi berhenti dari keanggotaannya disebabkan:

  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri.
  3. Diberhentikan dengan hormat.
  4. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kepentingan organisasi ditetapkan oleh setiap pimpinan organisasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Harus ditetapkan dengan mengingat dasar musyawarah yang dipimpin oelh hikmah kebijaksanaan.
  2. Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR MKGR

Pasal 20

  • Dewan Pakar MKGR berada di tingkat Pusat dan Propinsi, dipilih dan disusun dalam MUBES dan MUSDA.
  • Dewan Pakar MKGR terdiri dari kalangan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu serta merupakan simpatisan MKGR.
  • Dewan Pakar MKGR bertugas menghimpun pemikiran, membuat kajian ke depan dan mengadakan penelitian atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, serta memberikan masukan kepada DPP atua DPD baik diminta maupun tidak.
  • Dewan Pakar MKGR mengadakan rapat sekurang-kuranganya 6 (enam) bulan sekali dan dapat mengundang DPP atau DPD.

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 21

  • Dewan Pertimbangan MKGR dari tingkat Pusat sampai Ranting dipilih, disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Organisasi menurut tingkatnya.
  • Dewan Pertimbangan MKGR terdiri dari tokoh-tokoh MKGR, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah yang bersimpati kepada organisasi MKGR menurut tingkatannya.
  • Dewan Pertimbangan MGKR merupakan badan yang bersifat kolektif yang bertugas memberikan pertimbangan, petunjuk, saran dan usulan diminta atau tidak diminta berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKGR.
  • Dewan Pertimbangan Pusat MKGR berwenang juga memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat MKGR sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang sangat berat.
  • Dewan Pertimbangan MKGR setidak-tidaknya melaksanakan rapat sekali dalam 4 (empat) bulan dan dapat mengundang Dewan Pimpinan MKGR menurut tingkatannya pada rapat tertentu.
  • Pertimbangan, petunjuk, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan MKGR terlebih dahulu diputuskan dalam suatua musyawarah/rapat Dewan Pertimbangan MKGR yang bersangkutan.

BAB VI

KEPUTUSAN DAN LAPORAN

Pasal 22

  • Setiap keputusan Musyawarah adalah Keputusan yang tertinggi dalam organisasi dan oleh karena itu seluruh tingkat organisasi harus tunduk kepada keputusan tersebut.
  • Semua tingkat organisasi harus tunduk kepada keputusan organisasi sesuai dengan jenjang struktur organisasi.
  • Setiap jenjang organisasi berkewajiban memberikan laporan berkala kepada jenjang di atasnya mengenai segala kegiatannya baik diminta maupun tidak. Organisasi yang lebih tinggi jenjang strukturnya berkewajiban memberikan pembinaan dan harus memperhatikan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh organisasi yang lebih rendah jenjang strukturnya.

BAB VIII

TUGAS PIMPINAN

Pasal 23

  • Ketua Umum : memimpin dan bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kebijakan organisasi ke dalam maupun ke luar.
  • Para Ketua bertugas:
    1. Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir Organisasi Jajaran dan Departemen sesuai dengan pembagian kerja.”
    2. Mengkoodinir kegiatan organisasi di daerah sesuai dengan pembagian wilayah.
    3. Menjalankan tugas yang diberikan Ketua Umum.
  • Sekretaris Jenderal: Bertanggungjawab atas jalannya roda organisasi.
  • Para Wakil Sekjen: Mewakili/membantu Sekjen sehari-hari sesuai dengan pembagian bidang-bidang kerjanya.
  • Bendahara: Bertanggungjawab mengelola keuangan organisasi.
  • Wakil Bendahara: Mewakili dan membantu bendahara sesuai dengan fungsi atas jabatannya.
  • Para Ketua Departemen: memimpin dan mengelola Departemen dan/atau Organisasi Jajaran serta melaksanakan tugas-tugas professional atau fungsional sesuai dengn bidang Departemennya.”
  • Para Wakil Ketua Departemen: Membantu Ketua Departemen dan bersama Ketua Departemen melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

Tugas-tugas pembidangan para Ketua, Sekjen, para Wakil Sekjen, Bendahara, para Wakil Bendahara, dan para Ketua Departemen ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

BAB

PENGISIAN JABATAN LOWONG

Pasal 25

  • Jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan MKGR terjadi karena:
  1. Meninggal dunia
  2. Atas permintaan sendiri
  3. Diberhentikan
  • Kewenangan pemberhentian Personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf b dan c ayat (1) diatur sebagai berikut:
    1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan
    2. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah.
    3. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan usul Dewan Pimpinan Cabang.
    4. Untuk Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.
    5. Untuk Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usul Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 26

  • Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
  • Calon-calon diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  • Sebelum diadakan Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat.

Pasal 27

Pengisian jabatan lowong antar waktu Personalia Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah mendengan usul Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah mendengar usul Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 30

Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang setelah mendengar usul Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN PERSIDANGAN

Pasal 31

Musyawarah Besar diselenggarakan oleh DPP MKGR secara rutin 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh:

  1. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pakar Pusat.
  3. Utusan dari Pimpinan Daerah dan
  4. Utusan dari Cabang-cabang
  5. Undangan yang ditetapkan oleh DPP.

Pasal 32

Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) MKGR diselenggarakan oleh DPP MKGR diantara (dua) MUBES dan dihadiri oleh:

  1. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pakar Pusat.
  3. Utusan dari Pimpinan Daerah
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPP

Pasal 33

  • Rapat Pimpinan (RAPIM) di semua tingkat harus dihadiri oleh Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya.
  • Apabila dipandang perlu menurut urgensi permasalahannya, Dewan Pimpinan setingkat di bawah atau di atasnya dapat diundang dalam RAPIM.

Pasal 34

  • Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali diseleggarakan oleh DPD MKGR dengan persetujuan DPP dan dihadiri oleh:
  1. Para anggota Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pakar Daerah.
  3. Para Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
  4. Para Peninjau yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
    • Jumlah para utusan dan para Peninjau ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
    • Acara dan tata tertib Musywarah Daerah ditentukan dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Daerah itu sendiri.
    • Setiap peserta/utusan Musyawarah Daerah punya hak bicara dan hak yang sama kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.
    • Musyawarah Daerah memilih Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pakar Daerah serta Program Kerja Daerah.
    • Musyawarah Daerah diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah kecuali Dewan Pimpinan Daerah menentukan lain.
    • Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pakar Daerah dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 35

  • Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPC MKGR dengan persetujuan DPD dan dihadiri:
  1. Dewan Pertimbangan Cabang
  2. Para Anggota Dewan Pimpinan Cabang
  3. Para Utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang
  4. Para Peninjau yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
    • Jumlah para utusan dan para Peninjau ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
    • Acara dan tata tertib Musywarah Cabang ditentukan dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Cabang itu sendiri.
    • Setiap peserta/utusan Musyawarah Cabang punya hak bicara dan hak yang sama kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.
    • Musyawarah Cabang memilih Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang dan menetapkan Program Kerja Cabang.
    • Musyawarah Cabang diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
    • Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Cabang dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 36

(1) Musyawarah Anak Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPAC MKGR dengan pesetujuan DPCdan dihadiri oleh:

  1. Dewan Pertimbangan Anak Cabang.
  2. Para Anggota Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  3. Para Utusan Dewan Pimpinan Ranting
  4. Para Peninjau yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
    • Jumlah para utusan dan para Peninjau ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
    • Acara dan tata tertib Musyawarah Anak Cabang ditentukan dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Anak Cabang itu sendiri.
    • Setiap peserta/utusan Musyawarah Anak Cabang punya hak bicara dan hak yang sama kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.
    • Musyawarah Anak Cabang memilih Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pertimbangan Anak Cabang dan menetapkan Program Kerja Anak Cabang.
    • Musyawarah Anak Cabang diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Anak Cabang kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
    • Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Anak Cabang dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 37

  • Musyawarah Ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh DPC MKGR dengan persetujuan DPAC.
  • Para Peserta terdiri dari seluruh Anggota yang tercatat dalam Ranting yang bersangkutan dan para Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Ranting.
  • Acara dan tata tertib Musyawarah Ranting ditentukan dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Ranting itu sendiri.
  • Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak yang sama, kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.
  • Musyawarah Ranting memilih Dewan Pimpinan Ranting, Dewan Pertimbangan Ranting dan menetapkan Program Kerja Ranting.
  • Musyawarah Ranting diadakan di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Ranting kecuali Dewan Pimpinan Cabang menentukan lain.
  • Dewan Pimpinan Ranting dan Dewan Pertimbangan Ranting dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 38

  • Dalam keadaan luar biasa Dewan Pimpinan Pusat dapat mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa guna memecahkan persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan amat sangat.
  • Musyawarah yang bersifat luar biasa hnaya diadakan ditingkat Pusat/Nasional
  • Apabila di daerah terjadi hal-hal yang bersifat luar biasa dan dipandang perlu mengadakan rapat maka dapat diselenggarakan RAPIM dengan menghadirkan Dewan Pimpinan setingkat di atas dan di bawahnya.

Pasal 39

Semua keputusan yang diambil baik dalam tingkat Musyawarah Besar maupun dalam Sidang atau Rapat di semua tingkatan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan semangat Panca Moral yang selalu mengedepankan pada semangat kekeluargaan.

Pasal 40

  • Musyawarah dan Rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta (Quorum)
  • Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, usaha untuk mencari penyelesaian musyawarah harus diutamakan, dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan tetap memperhatikan jati diri MKGR dan semangat Panca Moral MKGR.
  • Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya disetujui oleh setengah jumlah peserta yang hadir.

BAB XII

ARTI DAN MAKNA LAMBANG MKGR

Pasal 41

  1. 1. Perisai Segi Lima:

Artinya : Pancasila (5)/Panca Moral MKGR

  1. Sinar Bintang Berjumlah 45:

Artinya: Semangat Proklamasi 1945

  1. Kapas Berjumlah 8 :

Artinya : melambangkan bulan ke 8 (Agustus)

  1. Padi berbutir 17 :

Artinya : melambangkan tanggal 17

Makna Ke I

Lambang MKGR mengandung pengertian bahwa MKGR berjuang berasaskan Pancasila, semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Panca Moral MKGR.

  1. 1. Gambar Padi

Melambangkan kaum Tani, Pangan dan Kemakmuran.

  1. Gambar Kapas

Melambangkan kaum Buruh, Sandang dan Kemakmuran

  1. Gambar Beringin.

Melambangkan pengayoman, Kepribadian Indonesia dan Demokrasi.

Makna ke II:

Gambar Padi, Kapas, Beringin melambangkan cita-cita MKGR untuk mewujudkan masyarakat adil-makmur, kepribadian Indonesia dan pengayoman; Rakyat akan merasa bebas dari segala bentuk penderitaan.

  1. Bentuk Segi Lima:

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan:

Gambar MKGR bermakna (A+B+C) bahwa dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan berasaskan Pancasila, MKGR selalu mengayomi rakyat untuk mencapai masyarakat bangsa Indonesia yang adil makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Keterangan Panji-panji:

Ukuran:

– Perbandingan lebih lebah dari panjang adalah 2:3

– Ukuran biasa, lebar 80 Cm, Panjang 120 Cm

Bentuk:

– Panji-panji MKGR berbentuk empat persegi panjang

– 1 ⅓ dari panjang (bagian pangkal) berwarna merah

– ⅔ selebihnya berwarna dasar kuning dengan diberikan tanda gambar MGKR (tanpa perisai segi lima)

Warna dan Artinya:

Panji-panji MKGR terdiri dari empat unsure warna, yaitu:

Merah – Putih – Kuning – Hitam

Merah artinya         : Api atau Berani

Putih artinya          : Air atau Suci

Kuning artinya        : Angin atau Kesatria

Hitam artinya                  : Tanah atau Abadi/langgeng

Alasan menggunakan empat warna tersebut ialah: bahwa sebenarnya tubuh/jasmani ini terdiri dari empat unsure juga, yaitu: api, air, angina dan tanah.

Keterangan Papan Nama:

  • Perbandingan lebar dan panjang 2 : 3
  • ⅓ dari panjang sebelah kiri dipergunakan untuk tulisan
  • Untuk Ranting dan Anak Cabang berukuran 100 Cm x 200 Cm.
  1. Pada bagian KETERANGAN PAPAN NAMA:

BENTUK:

  • Lambang yang digambar papan nama ialah lambag MKGR secara lengkap.
  • Bentuk tulisan pada Papan Nama contoh sebagai berikut:
  1. Tingkatan organisasi, misalnya:

Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Anak Cabang

Dewan Pimpianan Ranting

  1. Bagian bawahnya adalah nama ormas secara lengkap dan singkatannya. Misalnya MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG (MKGR).

Baris dibawahnya ialah tempat sesuai tingkatannya: misalnya Propinsi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Warna:

  • Pada bagian gambar, dasar warna putih dan gambar warna hitam
  • Pada bagian tulisan, dasar warna kuning dan tulisan warna hitam, kecuali singkatan MKGR ditulis dengan huruf merah.
  • Bingkai papan nama berwarna merah, batas antara ruang gambar dan tulisan juga berwarna merah.

BAB XII

TATA HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 42

  • Hubungan antar MKGR dengan Pemerintah, Organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya diatur berdasarkan kesepakatan dan/atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Hubungan antara MKGR dengan Paguyuban dan/atau organisasi professional dan fungsional sebagaimana diatur dalam Anggarn Dasar Pasal 26 secara eksternal bersifat mandiri sesuai degan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Hubungan antara MKGR dengan Paguyuban dan/atau organisasi Profesional dan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) secara internal bersifat kekeluargaan dalam arti semua organisasi bernaung di bawah satu atap Panca Moral dan berdiri di atas Landasan Perjuangan Organisasi yang sama. Segala hal yang bersifat mengikat keluar dan dapat dianggap akan mempengaruhi kehidupan organisasi, perlu dikonsultasikan dan/atau diketahui lebih dahulu oleh Dewan Pimpinan Pusat MKGR.
  • Bilamana Paguyuban dan/atau organisasi professional dan fungsional sebgaimana tersebut pada ayat (2) telah bertindak sendiri keluar dari jalur Panca Moral dan Landasan Perjuangan Organisasi, maka organisasi tersebut tidak berhal lagi menyandang sebutan MKGR.
  • Pengaturan lebnih lanjut tentang hubungan antara MKGR dengan Paguyuban dan/atau organisasi sebagaimana tersebut pada ayt (2), (3), dan (4) akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 43

  • Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, uang iuran dan dari sumbangan-sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
  • Besarnya uang pangkal ditentukan sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap calon anggota dan hanya sekali dipungut.
  • Uang iuran setiap anggota Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bulan.
  • Bagi anggota yang tidak mampu dapat dibebaskand ari ketentuan ayat (2) dan (3).

Pasal 44

Pembagian keuangan organisasi diatur sebagai berikut:

  1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat : 10%
  2. Untuk Dewan Pimpinan Daeras : 15%
  3. Untuk Dewan Pimpinan Cabang : 20%
  4. Untuk Dewan Pimpinan Anak Cabang : 25%
  5. Untuk Dewan Pimpinan Ranting : 30%

Pasal XIV

Peralihan

Pasal 45

  • Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.
  • Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.